IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR. 12 TAHUN 2022 DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

WAHYUNI, WAHYUNI (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR. 12 TAHUN 2022 DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text WAHYUNI.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK
Wahyuni, 2023 “Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam
Kebijakan Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak
Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)” Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Muhammad
Tahmid Nur dan Hj. Anita Marwing.
Skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan: untuk
mengetahui bagaimana penerapan permen P3A Nomor 12 tahun 2022 terhadap
Kabupaten Luwu Timur menjadi kota layak anak, untuk mengetahui apa saja
faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Luwu Timur dalam Kebijakan
Pengembangan Program Kota Layak Anak, dan untuk mengetahui bagaimana
Perspektif Hukum Islam terhadap KabupatenLuwu Timur menjadi kota layak.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data
dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1).Implementasi Kebijakan
Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten
Luwu Timur sudah berjalan dengan baik dan cukup layak dikatakan sebagai kota
layak anak, hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagaian besar hak-hak anak.
Meskipun pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena
masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Hal ini juga
berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan
Program Kabupaten/Kota Layak Anak. 2).Adapun faktor Pendukung
Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah dengan
adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga
Masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terkait, tersedianya
anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat Implementasi
Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah masih ada beberapa
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memprioritaskan egonya, serta
kurangnya personil yang melayani penanganan masalah kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak dan masih banyak masyarakat yang tidak paham
tentang kebijakan program Kota Layak Anak. 3).Hakikat Perlindungan anak
dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari
hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa dan hartanya, yang mencakup aspek
fisik, mental, spiritual dan sosial anak.
Kata Kunci: Implementasi, Kabupaten/Kota Layak Anak, Perlindungan Anak.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	20 Nov 2023 03:13
Last Modified:	20 Nov 2023 03:13
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7984

Actions (login required)

View Item