PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM TENTANG OMNIBUS LAW DI INDONESIA

JANNAH, RAODHATHUL (2022) PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM TENTANG OMNIBUS LAW DI INDONESIA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text RAODHATHUL JANNAH.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Raodhathul Jannah, 2021,“ Perspektif Siyasah Islam Tentang Omnibus Law di
Indonesia.”Pembimbing (1) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.,
Pembimbing (2) Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengankonsep
omnibus law. (2) Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh
konsep omnibus law yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam
penataan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mengetahui tinjuan siyasah
Islam tentang konsepsi omnibus law dalam struktur perundang-undangan di
Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan
pendekatan perundang-undangan (statue approachi) dilakukan untuk mempelajari
adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang�undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara
regulasi dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) .
Pemerintah mengesahkan Undang- Undang Cipta Kerja sebagai bentuk trobosan
dalam penggunaan omnibus law di Indonesia yang merubah 82 Undang-Undang
dan lebih dari 1.200 Pasal. (2) Dampak dan manfaat penerapan Omnibus Law di
Indonesia Pertama, dilihat dari segi waktu, metode Omnibus Law dinilai lebih
efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan
baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang- undang.
Kedua, peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena
pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka
substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus
diintegrasikan ke dalam undang- undang baru. Ketiga, dengan metode omnibus law,
kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan
resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti,
sehingga lebih mudah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya
dalam praktik dilapangan. (2) Adapun menurut siyasah islam, penulis
berkesimpulan bahwa, pembentukan omnibus law ini masih terdapat kekurangan,
karena didalam membentuk suatu undang-undang harus meliputi tahap
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan,
pengundangan sampai penyebarluasan.
Kata Kunci: Perspektif, Siyasah Islam, Omnibus Law

Item Type:	Thesis (Other)
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	18 Dec 2023 01:27
Last Modified:	18 Dec 2023 01:27
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8147

Actions (login required)

View Item