TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) PADA WARUNG MAKAN DI KOTA PALOPO

ISMAWATI, ISMAWATI (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) PADA WARUNG MAKAN DI KOTA PALOPO. Other thesis, IAIN Palopo.

	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text skripsi ismawati.pdf Download (2MB)

Abstract

ISMAWATI, 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Pada
Warung Makan di Kota Palopo”. Skripsi Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh
Muammar Arafat Yusmad dan Nurul Adliyah
Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang implementasi Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) pada warung makan di Kota Palopo dan
mengevaluasi aspek hukum atau tinjauan yuridis terhadap implementasi pajak
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kategori
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, (1). Implementasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD) pada warung makan di Kota Palopo dilakukan dengan
menggunakan sistem self assessment, di mana pemilik warung makan diberi
kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang. Besaran tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Palopo sebesar 10%. Dalam pelaksanaan penyetoran pajaknya, pihak rumah
makan setiap tanggal 1 harus datang ke BPPRD untuk melakukan pembayaran.
Dalam mekanisme pemungutan pajak ini, petugas pajak di dinas pendapatan
daerah hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh
wajib pajak. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
dilakukan dengan cara bedah wajib pajak, yaitu dengan memotret kondisi wajib
pajak yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan adanya
sistem self assessment ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilik
warung makan dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, diperlukan pengawasan yang ketat
dari Dinas Pendapatan Daerah agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan
dengan efektif dan efisien (2). Pajak rumah makan di Kota Palopo diatur oleh
beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis, yaitu
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak di daerah termasuk di Kota
Palopo. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran, yang mengatur pengenaan pajak restoran di Kota Palopo. Peraturan
Walikota Palopo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Restoran, yang mengatur prosedur pemungutan pajak restoran di Kota Palopo.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Besarnya Tarif Pajak
Restoran, yang mengatur tarif pajak restoran yang harus dibayarkan oleh pemilik
rumah makan di Kota Palop. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan
gambaran tentang implementasi dan aspek hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
xviii
pada warung makan di Kota Palopo, dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak
terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pengenaan pajak yang ada.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Implementasi, Pajak Pertambahan Nilai, Warung
Makan

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	sainuddin sako
Date Deposited:	06 Feb 2024 02:33
Last Modified:	06 Feb 2024 07:41
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8259

Actions (login required)

View Item