TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (STUDI KASUS FIF GROUP CABANG PALOPO)

ABSTRAK
Mutmainna, 2023. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan
Bagi Nasabah Bermasalah (Studi Kasus FIF Group Cabang Palopo”,
skripsi. Program Studi Hukum EKonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Dibimbing oleh H. Firman Muh. Arif dan H. Mukhtaram Ayubbi,
Penelitian ini membahas tentang fakta dalam pemberlakuan sanksi pada FIF
Group Cabang Palopo, kendala yang menyebabkan pemberian sanksi pada nasabah FIF
Group Cabang Palopo dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi
pembiayaan bagi nasabah yang bermasalah di FIF Group Cabang Palopo. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriktif kaulitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu,
observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Fakta
pemberlakuan sanksi kepada nasabah FIF Group telah sesuai dengan SOP yang
disepakati oleh nasabah, yakni jika terjadi keterlambatan atau kemacetan dalam
pembayaran akan diberikan sanksi berupa denda, dan apabila nasabah tidak sanggup
membayar lagi maka akan dilakukan penarikan jaminan. Dalam hal ini pihak FIF Group
akan memberikan somasi dan pemberitahuan sebelum melakukan eksekusi. Kendala
yang mengakibatkan nasabah FIF Group Cabang Palopo mengalami kemacetan dalam
pembayaran anggsuran yakni kondisi keuangan yang tidak stabil atau usaha mengalami
penurunan dan adanya biaya tak terduka dalam keseharian nasabah. Sanksi pembiayaan
murabahah bagi nasabah yang bermasalah di FIF Group Cabang Palopo berdasarkan
tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai. FIF Group memberikan sanksi denda bagi
nasabah yang mampu namun menunda pembayaran. Penerapan sanksi denda di FIF
Group Cabang Palopo bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak
melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut
sebatas Ta’zir (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan
kewajibannya. perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN�MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
.
Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Hukum, Nasabah Bermasalah,