TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UTAMI, DONNA (2024) TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

	Text ABSTRACT.pdf Download (107kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB)
	Text REPOSITORY.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTARK
Donna Utami, 2024. “Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media
Sosial Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik”.Skripsi Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing oleh Bapak
Sabaruddindan Bapak H. Mukhtaram Ayyubi.
Penelitian ini membahas tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media
Sosial Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah penelitian ketentuan Hukum terkait
tindak pidana penistaan agama melalui media sosial, Apa saja sanksi yang
diberikan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial
dan bagaimana Prosedur penegakan Hukum Tindak Pidana penistaan agama
melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) sudah efektif dalam mengatasi tindakan penistaan
agama melalui media sosial dan untuk mengetahui Proses penanganan Tindak
pidana penistaan agama melalui media sosial. Metode Penelitian yang digunakan
yaitu penelitian Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penistaan agama melalui media
sosial, dilalukan sesuai dengan prosedur hukum. Penanganan tindak pidana
penistaan agama melalui media sosial diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana mengenai tugas dan wewenang penyelidik dan penyidik.
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial,
diterapkan sesuai dengan aturan/norma mengenai penistaan agama melalui media
sosial yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024
perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A (2) Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kata Kunci :Tindak Pidana, Penistaan Agama, Media Sosial
xx
ABSTRAK
Donna Utami, 2024."Criminal acts of blasphemy through social networks are
reviewed in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and
Transactions." Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of
Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mr. Sabaruddin and Mr. H.
Mukhtaram Ayyubi.
This research discusses the crime of blasphemy through social media as reviewed
in Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions.
Formulation of the research problem What are the legal provisions regarding
criminal acts of religious blasphemy via social media, what sanctions are given to
perpetrators of criminal acts of religious blasphemy via social media and what are
the procedures for enforcing the criminal act of religious blasphemy via social
media. This research aims to find out whether Law of the Republic of Indonesia
Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) has
been effective in dealing with acts of religious blasphemy through social media
and to find out what the process is for handling criminal acts of religious
blasphemy through social media. . The research method used is normative
juridical research method, which is legal research carried out by examining library
materials or secondary materials. The research results show that the handling of
criminal acts of religious blasphemy via social media is carried out in accordance
with legal procedures. Handling criminal acts of blasphemy through social media
is regulated in Article 7 of the Criminal Procedure Code regarding the duties and
powers of investigators and investigators. The application of criminal sanctions
against perpetrators of religious blasphemy via social media is applied in
accordance with the rules/norms regarding religious blasphemy via social media
as regulated in Article 28 paragraph (2) of Law No.1 of 2024, amendment to Law
No.11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions. Criminal
sanctions are regulated in Article 45A (2) of the Information and Electronic
Transactions (ITE) Law.
Keywords:Crime, Blasphemy, Social Media

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 345 Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	S.E Irwansyah Muchtar
Date Deposited:	28 Jun 2024 06:17
Last Modified:	28 Jun 2024 06:17
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8924

Actions (login required)

View Item