TINJAUAN TERHADAP PEMEKARAN DAERAH WILAYAH DI TANA LUWU BERDASARKAN PERSPEKTIF KEDATUAN DAN UU. NO.9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

JABIR, RISKAL (2024) TINJAUAN TERHADAP PEMEKARAN DAERAH WILAYAH DI TANA LUWU BERDASARKAN PERSPEKTIF KEDATUAN DAN UU. NO.9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

	Text REPO.pdf Download (3MB)
	Text PUSTAKA.pdf Download (299kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (292kB)

Abstract

ABSTRAK
Riskal Jabir, 2024. “Tinjauan terhadap Pemekaran Daerah Wilayah di Tana
Luwu Berdasarkan Perspektif Kedatuan Dan UU. No.9 Tahun 2015
tentang Pemerintah Daerah” Tesis Program Studi Hukum Keluarga
Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Muammar Arafat
Yusmad dan Firman Muhammad Arif.
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pandangan dan aspirasi
kedatuan Luwu terkait proses pemekaran wilayah yang berdampak pada identitas
budaya dan sejarah wilayah tersebut. Mengevaluasi persepsi pemerintah daerah
terkait UU Nomor 9 Tahun 2015 dan pelaksanaan pemekaran wilayah Tana Luwu.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data akan dikumpulkan
melalui wawancara mendalam dengan informan penting seperti pemerintah
daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan ahli terkait. Selain itu, data juga akan
diperoleh melalui analisis dokumen dan observasi langsung di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pentingnya pemekaran daerah di
Tana Luwu termasuk karena tingkat efisiensi administrasi dan pelayanan publik
yang tidak maksimal, komitmen Presiden Soekarno terhadap Raja Luwu Andi
Djemma untuk memberikan status sebagai daerah istimewa kepada Tana Luwu,
serta pertimbangan ekonomi dan kesatuan politik.Pandangan Pemerintah Daerah
terkait pemekaran wilayah Tana Luwu, sesuai dengan Undang-Undang RI No 9
Tahun 2015, menunjukkan bahwa dukungan untuk pembentukan Provinsi Luwu
Raya telah lama diberikan. Namun, tantangan saat ini timbul karena adanya
moratorium daerah otonomi baru dari Presiden. Sesuai dengan regulasi yang ada,
pemekaran wilayah baru harus memenuhi persyaratan dari daerah, termasuk
dukungan dari Kabupaten dan pembiayaan yang mencukupi. Oleh karena itu, para
elit
dan panitia pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan untuk
mempertimbangkan alternatif lain selain menunggu pembentukan Kabupaten
Luwu Tengah. Evaluasi yang komprehensif dari berbagai aspek, termasuk politik,
ekonomi, dan budaya, perlu dilakukan meskipun kompleks. Penting juga untuk
mempertimbangkan pro dan kontra agar prosesnya dapat dipercepat. Pandangan
Kedatuan Luwu terhadap pemekaran wilayah di Tana Luwu, sesuai dengan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, menekankan peran Kedatuan Luwu sebagai
kontrol sosial terhadap Pemerintah dalam konteks NKRI. Ketika Indonesia
merdeka, Kedatuan Luwu menyatakan dukungannya terhadap NKRI, tidak
sebagai kerajaan tetapi sebagai kontrol sosial terhadap Pemerintah. Peran
Kedatuan Luwu ditekankan dalam mendukung eksistensi hukum adat, yang diakui
oleh negara untuk melestarikan adat di daerahnya masing-masing. Ada amanat
dari leluhur terkait janji Presiden Soekarno kepada Raja Luwu Andi Djemma
untuk memberikan wilayah khusus kepada Kerajaan Luwu seperti yang diberikan
kepada Nangroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun
saat ini belum direalisasikan. Tana Luwu memiliki letak geografis yang cukup
luas sehingga menghadapi kesulitan ketika melakukan proses administratif di
pusat Provinsi. Oleh karena itu, pembentukan Provinsi Luwu Raya dianggap perlu
sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Tana Luwu, UU. No.9 Tahun 2015.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions:	Program Pascasarjana > Program Studi S-2 Hukum Islam
Depositing User:	Unnamed user with email musdalipa834@gmail.com
Date Deposited:	11 Jul 2024 00:23
Last Modified:	11 Jul 2024 00:23
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/9045

Actions (login required)

View Item