IMPLEMENTASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

SYARFAN, WALID MUH. (2024) IMPLEMENTASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

	Text REPO.PDF Download (4MB)
	Text PUSTAKA.pdf Download (521kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (519kB)

Abstract

ABSTRAK
Walid Muh. Syarfan, 2024. “Implementasi Panwaslu Terhadap Praktik Politik
Uang Dalam Pemilu di Kecamatan Bara Kota Palopo”. Skripsi Program
Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negari
Palopo. Dibimbing, Muammar Arafat Yusmad dan Rizka Amelia Armin.
Pemilihan Umum merupakan cara yang ditempuh dalam menentukan
pemimpin dan wakil rakyat dalam sebuah negara khususnya di negara Indonesia yang
memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk menentukan pilihanya dengan
berasaskan Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Implementasi pengawasan yang dilakukan panwaslu dalam mencegah
terjadinya praktik politik uang dan tindakan Panwaslu Kecamatan Bara ketika terjadi
dugaan praktik politik uang di Kecmatan Bara Kota Palopo. Metode penelitian ini
menggunakan Hukum Empiris yang mengkaji Hukum yang di konsepkan sebagai
prilaku nyata. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi,
wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif
yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan
analisis konseptual dan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Implementasi panwaslu dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilihan
umum di kecamatan Bara dapat dijalankan dengan baik sebab sesuai dengan UU No
7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan tetap meningkatkan secara penuh antusias
masyarakat dalam melakukan pengawasan parsitipatif untuk mengantisipasi
terjadinya praktik politik uang. Sedangkan tindakan panwaslu dalam melakukan
pengawasan dari dugaan praktik politik uang dapat dijalankan sesuai dengan
Perbawaslu No 7 Tahun 2022 Tentang penaganan temuan dan laporan pelanggaran
pemilihan umum. kejujuran setiap masyarakat dalam memberikan informasi yang
objektif menjadi syarat penelusuran agar peristiwa yang terjadi dapat terungkap.
Kata Kunci: Pemilu, Implementasi, Politik Uang, Pengawasan.
xxi
ABSTRACT
Walid Muh. Syarfan, 2024. "Panwaslu's Implementation of Money Political
Practices in Elections in Bara District, Palopo City." Constitutional Law
Study Program Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute.
Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Rizka Amelia.
General elections are a method used to determine the leaders and
representatives of the people in a country, especially in Indonesia, which gives every
citizen the right to determine their choice based on direct, general, clean, honest and
fair principles. This research aims to find out how the monitoring carried out by the
Panwaslu is implemented to prevent the practice of money politics and how the Bara
District Panwaslu acts when there are allegations of money politics in the Bara
District, Palopo City. This research uses Empirical Law, research that examines law
conceptualized as real behavior. The data collection technique was carried out by
means of observation, interviews and documentation. The data analysis used was
qualitative analysis which was carried out in order to describe the research results
using a conceptual and legal analysis approach. The results of this research show that
the implementation of Panwaslu in preventing the practice of money politics in
general elections in Bara sub-district can be carried out well because it is in
accordance with Law No. 7 of 2017 concerning Elections while still increasing the
enthusiasm of the community in carrying out participatory supervision to anticipate
the occurrence of money politics practices. Meanwhile, Panwaslu's actions in
supervising alleged money political practices can be carried out in accordance with
Perbawaslu No. 7 of 2022 concerning handling findings and reports of general
election violations. The honesty of each community in providing objective
information is a condition for investigation so that the events that occurred can be
revealed.
Keywords: Election, Implementation, Politics Practices, Supervision.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Unnamed user with email musdalipa834@gmail.com
Date Deposited:	25 Jul 2024 00:29
Last Modified:	25 Jul 2024 00:29
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/9172

Actions (login required)

View Item