PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA PALOPO

NURADEN, TENDRI (2024) PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

	Text ABSTRAK.pdf Download (511kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (484kB)
	Text REPOSITORY.PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK
Tendri Nuraden, 2024. “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap
Ketertiban Masyarakat di Kota Palopo” Skripsi Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan
Muhammad Akbar.
Penelitianِ iniِ bertujuanِ untukِ mendeskripsikan kebijakan danِ upaya yangِ
diterapkanِ olehِ Pemerintahِ Daerah dalam menertibkan masyarakat serta
mengetahui pengaruhِ kebijakanِ tersebutِ terhadap ketertibanِ masyarakatِ dalamِ
mencegahِtindakِpelanggaran atauِtindakِkejahatan diِKotaِPalopo. Fokusِutama
penelitianِ iniِ adalahِ apa saja kebijakanِ yangِ telahِ diimplementasikan terkaitِ
keteribanِmasyarakatِdiِKotaِPalopo,ِkemudian bagaimana upaya Polisi Pamong
Praja dalam mengawasi ketertiban masyarakat di Kota Palopo,ِ dan bagaimana
dampak pengaruhِkebijakan pemerintahِdaerahِterhadap ketertiban diِmasyarakatِ
Kotaِ Palopo. Jenisِ penelitianِ empirisِ danِ pendekatan studiِ kasus.ِ Teknikِ
pengumpulanِ data,ِ wawancara,ِ observasi,ِ dokumentasi danِ kuesioner. Hasilِ
Penelitianِ iniِ menunjukkanِ bahwaِ Satpolِ PPِ telahِ menerapkanِ 7ِ kebijakanِ
peraturanِdaerahِsalahِsatuِfokusِkebijakanِutamanyaِyakniِPeraturanِPerdaِNo.10ِ
Tahunِ2014ِTentangِPenyelenggaraanِKetentramanِdanِKetertibanِUmum denganِ
15ِupaya yangِterapkan sebanyakِ640ِpenerapan.ِKemudian,ِhasil analisis statistik
penelitian ini menunjukkan kolerasi bahwa kebijakan pemerintah daerah di Kota
Palopo memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketertiban masyarakat.
Berarti, setiap peningkatan satu unit kebijakan maka ada peningkatan 0.795 unit
dalam ketertiban masyarakat, menegaskan pentingnya kebijakan yang efektif,
konsisten secara aktif, dan kolaborasi dengan lembaga lain dapat menciptakan
lingkungan yang aman dan tertib sehingga mampu menanggulangi atau mencegah
tindak kejahatan terutamanya usia produktif di Kota Palopo. Saranِpenelitianِiniِ
yaitu,ِ pemerintahِ Kotaِ Palopoِ perluِ mendukungِ Satpolِ PPِ denganِ pelatihan,ِ
peningkatanِ kapasitas,ِ danِ alokasiِ danaِ memadai,ِ sertaِ sosialisasiِ danِ evaluasiِ
rutinِuntukِmeningkatkanِefektivitasِkebijakan hukum. KerjasamaِantaraِSatpolِPPِ
danِ Kepolisian serta lembagaِ lain harusِ diperkuatِ melaluiِ kolaborasiِ aktif,
penerapanِ yangِ konsisten, komunikasiِ baik,ِ danِ pelatihanِ bersamaِ dalam
menciptakanِlingkunganِ yangِlebihِ amanِ guna mencegahِtindakِ kejahatanِ atau
tindak pelanggaran. MasyarakatِPalopoِdiharapkanِaktifِdalamِprogramِkeamanan,ِ
segeraِmelaporkanِkejahatan,ِsertaِbekerjaِsamaِdenganِaparatِuntukِmenciptakanِ
lingkunganِyangِamanِdanِtertib.
Kata Kunci: KebijakanِPemerintah,ِKetertiban,ِSatuanِPolisiِPamongِPraja.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara 300 Ilmu sosial > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Muh. Afandhy Amir
Date Deposited:	06 Jan 2025 01:42
Last Modified:	06 Jan 2025 01:42
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/9801

Actions (login required)

View Item