TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) KELOMPOK PEREMPUAN DESA PABBARESSENG

Nur Aldini, 2024. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik
Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (Pnpm) Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng”.
Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar
Arafat Yusmad dan H. Mukhtaram Ayyubi.
Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Praktik Pembiayaan Modal PNPM Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng.
Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pembiayaan modal PNPM bagi kelompok
perempuan di desa Pabbaresseng dan guna mengetahui tinjauan hukum ekonomi
syariah terhadap pembiayaan modal PNPM.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan
pendekatan sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam
penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan data dan informasi yang
diperoleh langsung dari informan dengan menganalisis dan memaparkan fakta yang
ada dilapangan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian menyajikan data
dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pembiayaan modal PNPM
bagi kelompok perempuan di Desa Pabbaresseng, melalui beberapa tahapan yaitu
tahap pertama pengajuan, tahap kedua pembiayaan atau pencairan dan tahap ketita
pengembalian pinjaman. Praktik pembiayan modal PNPM yang dilakukan di Desa
Pabbaresseng termasuk transaksi pinjaman uang (Al-qardh), kegiatan tersebut
diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dalam kegiatan tersebut bersifat tolong�menolong (Ta’awun). Kedua ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik
pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan di desa Pabbaresseng, tidak
sesuai dengan aturan syariah, hal tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 1
Tahun 2004 tentang Bunga (Interesrt/Fa’idah) dan praktik pembiayaan modal
PNPM termasuk dalam kategori riba nasi’ah karena adanya suku bunga yang
diwajibkan sebagai tambahan dalam praktik pengembalian angsuran 2% setiap
bulannya yang dibebankan kepada setiap anggota. Namun, dalam kontrak
perjanjian pembayaran angsuran sudah dijelaskan oleh pihak pemberi pinjaman dan
disepakati diawal oleh pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman tanpa ada
unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kelompok Perempuan, Pembiayaan Moda