POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN PERSAWAHAN DI DESA PADANG KALUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Hasriani Sabbea, 2024.”Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem
Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan di Desa Padang Kalua
dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Agustan.
Skripsi ini membahas tentang polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem
perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem
perjanjian bagi hasil lahan persawahan dan menjelaskan penyebab terjadinya
polarisasi pemahaman masyarakat mengenai sistem perjanjian bagi hasil serta
mengkaji perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian bagi hasil lahan
persawahan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris.
Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, sistem perjanjian bagi hasil
pertanian di Desa Padang Kalua terdiri dari dua model utama. Sistem bagi tiga,
pemilik lahan menerima 1 bagian dan penggarap 2 bagian, dengan biaya
operasional ditanggung penggarap. Pada sistem bagi dua, ada dua variasi: satu
hasil panen yang dibagi rata dan yang lain, pemilik menanggung 30% biaya,
sementara penggarap 70%, meskipun hasil tetap dibagi dua. Dalam menghadapi
gagal panen, kerugian ditanggung bersama, sehingga penting untuk
mendiskusikan pembagian kerugian dan menyusun nota kesepakatan secara
tertulis. Kedua, polarisasi pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil dipicu
oleh perbedaan pengalaman, latar belakang ekonomi, komunikasi yang bersifat
pribadi dan kurangnya sosialisasi resmi dari pemerintah mengenai sistem bagi
hasil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah terhadap perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang
Kalua dalam segi akad sah dan boleh dalam Islam walaupun pembagian hasilnya
masih dilakukan secara lisan dengan mengandalkan kepercayaan, hal tersebut
sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Padang Kalua. Namun, perjanjian
sebaiknya dibuat secara tertulis agar kesepakatan jelas dan memiliki akibat hukum
yang sah bagi kedua belah pihak guna menghindari konflik kedepannya.
Kata Kunci: Bagi Hasil, Lahan Persawahan, Polarisasi, HES