WAHDI, WAHDI (2024) PERAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA PALOPO. Diploma thesis, IAIN Palopo.

[thumbnail of SKRIPSI_WAHDI_ASLI[1].pdf] Text
SKRIPSI_WAHDI_ASLI[1].pdf

Download (3MB)

Abstract

WAHDI, 2024. “Peran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Dalam Menangani Sengketa Pertanahan Di Kota
Palopo” Pembimbing I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad,
S.H., pembimbing II Wawan Haryanto, S.H., M.H. Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo.
Penelitian ini membahas tentang Peran Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalam Menangani Sengketa Pertanahan Di
Kota Palopo. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ATR/BPN dalam
menangani permasalahan sengketa pertanahan, Dalam penyelesaian sengketa
pertanahan tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi saja,
melainkan juga melalui jalur non litigasi, seperti arbitrase, mediasi juga
konsiliasi. Jadi masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun
litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap
metode yang digunakan juga memiliki kekurangan serta kelebihan masing�masing. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih cara
penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan
menguntungkan bagi para pihak.penyelesaian sengketa dengan baik-baik itu
merupakan tradisi yang lama berakar pada masyarakat arab bahkan sebelum
agama islam lahir disana. Itu kemudian yang menjadi harapan agar itu
kemudian dapat kita terapkan di negara indonesia yang menjadi sentrum
perdamaian yang dijadikan sebagai contoh yang mengajarkan agar umat islam
menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Dengan ini dalam
hukum islam mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum islam
mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan. Tidak
ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya di hadapan hakim.
Tetapi hukum islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak
berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Dengan
demikian, persaudaraan (silaturahmi) tetap terjaga dan perasaan tidak enak
dapat dihindari. Menurut hukum islam, semua sengketa dapat diselesaikan
secara damai di luar pengadilan, termasuk perkara pidana.
KATA KUNCI, Sengketa Pertanahan, ATR/BPN, Huku

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: 300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User: Mr Hamka Hamka
Date Deposited: 23 May 2025 01:27
Last Modified: 23 May 2025 01:27
URI: http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/10042

Actions (login required)

View Item
View Item