IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)

Siska Safitri, 2024.”Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad
Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)."
Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. Anita Marwing dan H.
Mukhtaram Ayyubi.
Skripsi ini membahas tentang mengetahui implementasi Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pada praktik akad mudharabah dan
untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN�MUI/IX/2017 terhadap praktik akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP
Masamba.
Untuk menjawab penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif
yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah
pendekatan fenomologi yaitu dengan melakukan kajian pada fatwa DSN-MUI
terkait dengan penerapannya secara alamiah di lapangan. Sumber data dalam
penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari informasi pegawai
BSI KCP Masamba yang berjumlah 2 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik field research(lapangan): observasi, wawancara, dokumentasi.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi akad mudharabah
pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dilakukan mulai dari tahap
sosialisasi, tahap pengajuan permohonan, tahap investigasi, tahap analisa tahap
keputusan sampai pada tahap pencairan. Bank Syariah Indonesia KCP Masamba
secara normatif sudah sesuai dengan standar atau struktur unsur-unsur
terpenuhinya sebuah akad pada umumnya, seperti terpenuhinya syarat maupun
rukun yang ada dalam perjanjian Islam, dan nilai Hukum Ekonomi Syariah yang
terdapat dalam transaksi akad mudharabah pada BSI KCP Masamba yaitu
kesetaraan, keadilan dan kejujuran. Tinjauan fatwa DSN-MUI No.115/DSN�MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah di BSI KCP Masamba, telah sesuai
berdasarkan prinsip kesetaraan yang dibangun dan akan memberikan
penangguhan waktu pembayaran dan pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali
dan dalam hal pemberlakuan agunan atau jaminan.
Kata Kunci: Akad Mudharabah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN�MUI/IX /2017