ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN BISNIS ONLINE

Suliati, 2024. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan
Bisnis Online. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati Dan Nirwana
Halide.
Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Penipuan Bisnis Online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana para aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan bisnis
online yang kian marak terjadi, mengetahui upaya dan kendala apa menghambat
penegakan hukum untuk dapat mengusut kasus tersebut. Penelitian ini
menggunakan penelitian hukum normative, pada penelitian ini memandang
hukum sebagai susunan atau sebagai sistem norma hukum, yang sumbernya
berasal dari asas hukum, norma-norma hukum dan juga peraturan perundang�undangan dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan penelitian
kepustakaan atau dikenal dengan library research.
Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana penipuan bisnis online
semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.
Penegakan hukum pidana terhadap penipuan bisnis online sesuai dengan aturan
hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang�Undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegak hukum
masih sangat terkendala dalam menangani kasus penipuan karna beberapa faktor
yaitu : (1) Faktor hukum, (2) Faktor penegak hukum, (3) Faktor fasilitas dan
sarana yang mendukung, (4) Faktor masyarakat, dan (5) Faktor kebudayaan.
Perkembangan serta pemanfaatan teknologi internet memiliki dampak dalam
munculnya kejahatan cyber, sehingga dalam memerangi tindak pidana penipuan
melalui internet memerlukan adanya upaya : (1) Pembuktian tindak pidana
penipuan secara online (2) Sarana dan prasarana dalam mendukung proses
pembuktian (3) Sumberdaya manusia yang terbatas dalam proses penegakan
hukum. Penegakan hukum mengenai penipuan bisnis online diakomodir oleh
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana , Penipuan Bisnis Online