PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PADA PERKARA PERDATA AGRARIA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA MAKASSAR

Andi Fachri Satritama Marwan, 2024. “Peran Lembaga Bantuan Hukum
Makassar Dalam Memberikan Bantuan
Hukum Pada Perkara Perdata Agraria Bagi
Masyarakat Kurang Mampu Di Kota
Makassar”. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo. Pembimbing I Abdain dan
Pembimbing II Wawan Haryanto.
Skripsi ini membahas tentang peran lembaga bantuan hukum makassar
Dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perdata agraria bagi masyarakat
kurang mampu di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Bagaimana peran YLBHI-LBH Makassar terhadap masyarakat kurang mampu
dalam sengketa agraria di kota Makassar dan apa yang menjadi hambatan lembaga
bantuan hukum dalam mendampingi masyarakat kurang mampu menghadapi
sengketa konflik agraria di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah
kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Pada penelitian ini data primer
bersumber dari hasil wawancara dengan Wakil Direktur Operasional Lembaga
Bantuan Hukum Makassar, sementara data sekunder bersumber dari studi
kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa LBH Makassar berperan penting dalam
memberikan bantuan hukum pada perkara perdata agraria bagi masyarakat kurang
mampu di Kota Makassar. LBH Makassar tidak hanya membela hak-hak
masyarakat di pengadilan, tetapi juga melakukan advokasi untuk keadilan sosial
dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun hambatan signifikan dalam
mendampingi masyarakat kurang mampu menghadapi sengketa agraria di Kota
Makassar. Hambatan utamanya meliputi regulasi yang berubah-ubah dan
kepemilikan surat tanah serta kompleksitas kasus agraria yang tinggi, birokrasi
dalam sistem peradilan yang lambat.
Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Perkara Perdata Agraria, Masyarakat
Kurang Mampu, Kota Makassar, Akses Hukum