ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA BUNTU BATU KECAMATAN BASTEM KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Misba Kasman, 2022, “ Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem
Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan)”. Skripsi Program Studi Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo di Bimbing
oleh Anita Marwing dan Hamsah Hasan.
Skripsi ini membahas tentang Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala
Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Buntu Batu Kecamatan
Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan). Penelitian ini bertujuan:
Untuk mengetahui proses pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Kepala
Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi
Selatan. Dan Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap
Proses Pelaksanaan Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan penelitian lapangan
(field research) yaitu penelitian yang terjun langsung ke Desa Buntu Batu yang
menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. Penulis
juga menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan
dokumentasi guna untuk mengambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa: 1). Dalam proses pemilihan kepala desa pada tahun 2022,
secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara baik, terbukti
dengan lancarnya semua proses dalam urutan kepala desa. Namun dari segi
etika masih kurang baik seperti para calon Kepala Desa yang melakukan
berbagai hal kotor untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Dan juga
masih adanya permainan politik uang. 2). Tinjauan fiqh siyasah terhadap etika
politik dalam pemilihan Kepala Desa di desa buntu batu sudah berjalan dengan
baik, kecuali masih adanya praktik politik uang atau risywah. Dimana riswah
itu sendiri bertentangan dengan hukum syariah. Seseorang yang melakukan
praktek politik uang atau riswah sudah pasti bukan pemimpin seperti yang
diajarkan dalam ajaran islam.
Kata Kunci : Etika Politik, Pemilihan Kepala Desa, Fiqh Siyasah