HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KASUS PUTUSAN PA PLP DENGAN NO PERKARA 176/PDT.G/2022)

Syamwati, 2024, “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus
Putusan PA Plp dengan no Perkara 176/PDT.G/2022)”.
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh
Andi Sukmawati Assaad dan Muhammad Yassir Akbar
Ramadhani.
Penelitian ini membahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian orang
tua di Pengadilan Agama Palopo. Terjadinya perceraian tidak menghapus
tanggung jawab ayah untuk terus menafkahi anak-anaknya. Pemenuhan nafkah
anak ini dilakukan untuk kepentingan anak itu sendiri Sehingga tujuan penelitian
ini untuk mendeskripsikan praktik hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan
Agama Palopo dan menganalisis implemantasi pemeneuhan hak nafkah anak
pasca perceraian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Apprroach) dan
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah memperoleh data lapangan
peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku,
jurnal, dan Al-Qur’an, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti
menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab
permasalahan penelitian ini.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban
untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa dan
mandiri, dengan penetapan nafkah minimal sesuai kemampuan. Dalam Putusan
Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Plp, Majelis Hakim memutuskan ayah memberikan
nafkah sebesar Rp.300.000,00, yang dianggap wajar dan sesuai dengan hukum,
mengingat suami dianggap mampu secara materi. Keputusan ini menunjukkan
pentingnya nafkah demi kesejahteraan anak, sesuai dengan tanggung jawab ayah.
Penelitian ini menyarankan adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan
nafkah anak pasca perceraian agar keputusan hakim tidak hanya formalitas, tetapi
terlaksana dengan baik. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama diharapkan
mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kehidupan secara menyeluruh serta
selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan, demi
mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan.
Kata Kunci: Hak Nafkah, Anak, Perceraian