PERANAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM BERPARTISIPASI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BEBAS DAN BERSIH DARI KKN DI KEC. LAROMPONG (PERSPEKTIF FIQHI SIYASAH)

Kamal Kahatib, 2019, “Peranan Organisasi Kepemudaan dalam Berpartisipasi
Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas da Bersih dari Kolus, Korupsi,
dan Nepotisme di Kec. Larompong (Perspektif Fiqih Siyasah)”. Skripsi
Program Studi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbingan oleh Muammar Arafat
Yusmad, dan Firman Muhammad Arif.
Kata Kunci : Peranan, Partisipasi Organisasi, Pemerintah Kecamatan.
Secara umum penelitian ini membahas tentang Peranan Organisasi Kepemudaan
dalam berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan bersih dari KKN
di Kec. Larompong. Permasalahan dalam penelitan ini adalah (1) Partisipasi
Organisasi Kepemudaan dalam meretas perkara KKN, (2) Faktor penghambat dan
pendukung berpartisipasinya Organisasi Kepemudaan di Kec. Larompong. Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan
beberapa Orgnisasi Kepemudaan dalam menyikapi isu-isu atau permasalahan
KKN, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa dipundak pemudalah harapan
bangsa ini dititipkan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum normatif. Teknik analisis data
dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian dan penerikan
kesimpulan.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah (1) partisipasi Organisasi
kepemudaan terhadap pemerintah Kec. Larompong dengan cara menjalin
silaturahmi terhadap pemerintah terkait, sebagaimana dalam hal ini dapat
memberikan jalan kepada beberapa organisasi kepemudaan untuk menyinggung
dan atau mencari tahu secara langsung tentang Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
(2) faktor yang menghambat partisipasi organisasi kepemudaan di Kecamatan
Larompong dalam mencari tahu kasus KKN yaitu kurang terorganisirnya
organisasi dalam menyikapi kasus atau isu KKN, keterbatasan waktu dari individu
dan rasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat ke pemerintah
setempat. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu ada beberapa organisasi sudah
menjalin partisipasi dengan pemerintah kecamatan, namun belum terpikirkan
partisipasi tersebut berbicara dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dan
bersih dari KKN.